Digital Economy Asia Melalui Kacamata Konstruktivisme
The next big thing is here, in what we’re doing everyday.
Digital economy adalah sebuah sistem ekonomi yang bergantung pada ekosistem digital karena most, if not all transaksinya terjadi dalam dunia digital. Contohnya adalah jual-beli barang hingga jasa dalam toko online maupun media sosial. Digital Economy sendiri berkaitan erat dengan transformasi digital, yaitu adopsi gaya hidup khususnya bisnis ke dalam bentuk teknologi digital.
Tren digitalisasi meningkat pesat saat pandemi Covid-19 terjadi sepanjang 2020–2021 kemarin. Mengutip dari World Economy Forum, transformasi digital serta pesatnya perkembangan digital economy merupakan kunci pulihnya perekonomian di Asia serta Asia Selatan. Menurut eMarketer, terdapat empat negara Asia yang memimpin dalam Top 10 countries by e-commerce retail growth yaitu Filipina (25.0%), Malaysia (23.0%), India (21.0%), dan Korea (19.5%). Hanya Spanyol dan Belanda yang berada di atas India dengan angka 22.9% dan 21.9% respectively. Keempat negara tersebut berada di atas rata-rata global yang hanya mencapai 16.5%
Perkembangan pesat ini menurut menarik karena sejak masyarakat dunia memasuki era globalisasi, kita tidak mungkin mundur atau kembali lagi ke masa isolasi dimana negara-negara menutup diri dari perkembangan zaman. Globalisasi memungkinkan perpindahan orang dan barang serba cepat berkembang sedemikian rupa menjangkau hampir setiap negara di dunia. Kendati terjadi pergerusan nilai-nilai budaya yang memudar di orang muda, namun di sisi lain globalisasi memungkinkan terjadinya interkonektivitas, transaksi jarak jauh, serta memudahkan negara-negara dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ketika pandemi datang pada awal 2020 lalu, kita tahu bahwa pergerakan manusia tak bisa dibendung, dan kita sudah seharusnya melihat bahwa digitalisasi besar-besaran akan datang.
Mempelajari digital economy dan relevansinya dengan Asia Selatan berarti mengamati bagaimana sistem ekonomi digital dapat membantu sebuah daerah dalam pemulihan ekonomi, khususnya di daerah Asia yang kita tempati. Kita juga mempelajari kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang sifatnya menciptakan ekosistem baru maupun memperbaiki masalah yang terjadi di Asia Selatan dalam transformasi digital, sehingga hal serupa dapat dihindari di Asia Tenggara, dan sebaliknya. Hal ini penting lantaran Asia memimpin dalam transformasi digital dari benua lainnya di dunia. Faktor pandemi yang mempercepat migrasi ke ranah teknologi merupakan satu hal, tetapi memimpin dalam adopsi teknologi digital adalah hal lain.
Kita dapat menganalisa hal ini melalui cara pandang konstruktivisme yang percaya bahwa dalam sebuah konstruksi sosial, individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi dari level mikro hingga makro meskipun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor eksternal yang terjadi. (I Gede Wahyu Wicaksana dalam Teori Hubungan Internasional (Hubungan-Hubungan Klasik).
Dalam hal ini, kita melihat bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan dunia maya yang memudahkan interkonektivitas selama pandemi. Hal ini terbukti dengan banyaknya pengguna media sosial di Asia dan Asia Tenggara. Persentase warga pengguna media sosial di India, misalnya menyentuh 70% dengan kenaikan user media sosial sebesar 10% selama pandemi kemarin.
Kenaikan demand untuk bermigrasi ke teknologi digital haruslah diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi perpindahan tersebut. Negara-negara Asia pun melakukan serangkaian kebijakan untuk menyediakan supply terhadap hal tersebut. India, misalnya sejak 2018 sudah mempunyai kebijakan National Digital Communications Policy dengan tujuan ‘meningkatkan partisipasi India dalam ekonomi digital global’ dengan target menyediakan konektivitas sebesar 50Mbps untuk semua warganya dan memastikan koneksi internet di daerah-daerah yang belum terjangkau. Indonesia sendiri menerapkan strategi transformasi digital nasional yang menempatkan pemerintah, masyarakat, dan ekonomi sebagai tiga pilarnya. Pemerintah menitikberatkan memfasilitasi sektor-sektor strategis seperti UMKM, petani, nelayan, dan pariwisata untuk diekspos terhadap teknologi digital. Kemkominfo memiliki program 1000 Startup Digital dan memberikan stimulus dalam bentuk penyusunan bisnis proses kepada para pelaku startup dalam bentuk menjalankan perannya sebagai akselerator startup digital di Indonesia.
Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara tuntutan serta kemauan dan migrasi masyarakat ke digital serta adanya fasilitas dari pemerintah baik berupa infrastruktur maupun kebijakan yang mempercepat akselerasi transformasi digital.
Menurut McKinsey & Company, setidaknya ada empat alasan yang berkontribusi dalam perkembangan konsumsi digital di Asia;
Pertama, banyaknya populasi orang muda yang termasuk digital natives sehingga secara signifikan meningkatkan perkembangan dalam sektor teknologi. Kedua, adopsi finansial dan pembayaran yang dapat diakses dari smartphone yang membantu serta mempercepat terjadinya pembayaran digital. Ketiga, konsumen yang secara reguler menggunakan media sosial dan toko belanja online untuk membeli produk serta jasa, dan Keempat, adalah pemerintah di Asia dan Asia Tenggara yang membuat kebijakan-kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital
Pertumbuhan ini juga harus dibarengi dengan pengembangan dalam banyak hal, mulai dari infrastruktur yang memadai untuk memastikan konektivitas hingga ke seluruh daerah di negara-negara Asia, keamanan informasi, kebijakan digital yang efektif, serta memfasilitasi UMKM yang ingin berjualan melalui online.
World bank mencatat tiga rekomendasi yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan perubahan digital di Asia Selatan; (1)Memastikan inklusivitas digital untuk perempuan maupun kelompok masyarakat yang mengalami digital illiteracy serta kawasan-kawasan yang belum terjangkau internet — which I’m trying to fighting here, btw!. (2)Kebijakan negara harus sejalan dengan promosi serta regulasi ekonomi digital seperti memastikan UMKM dapat berjualan secara online, dan terus menciptakan inovasi dalam pasar domestik. (3) Pemerintah harus meningkatkan usaha dalam menjaga keamanan data digital dan meningkatan tingkat kepercayaan oleh masyarakat. Kita seringkali mendengar kebobolan data yang sifatnya privasi, seperti kasus kebocoran data 279 juta peserta BPJS. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya.
Selain itu, penulis juga merekomendasikan mengecilkan education gap antara calon-calon pekerja dengan mengadakan bootcamp maupun program latihan lainnya untuk meningkatkan serta memperbanyak talent yang siap bersaing di era digital. Transformasi digital ke 4.0 tidak bisa hanya jargon belaka atau berhenti di tingkat program yang memfasilitasi perusahaan sebab perusahaan tak akan berjalan tanpa adanya talent-talent digital yang berasal dari orang muda.
